Menyajikan informasi terkini, terbaru dan terupdate mulai dari politik, bisnis, selebriti, lifestyle dan masih banyak dari Berita Hari Ini tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparanIlustrasi norma hukum. Foto pixabayDalam menjalani kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan norma sebagai aturan dan pedoman. Norma ini wajib dipatuhi dan ditaati setiap orang di dalam lingkungan di mana norma tersebut banyak jenis norma yang mengatur kehidupan manusia, salah satunya norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat pemerintah kepada masyarakat dengan bantuan aparatur negara seperti hakim, jaksa, polisi, dan hukum sifatnya memaksa dan mengikat. Memaksa artinya semua peraturan hukum yang sudah dibentuk harus diikuti oleh semua orang. Sedangkan mengikat artinya setiap peraturan yang dibuat berlaku kepada semua orang yang tinggal di negara tersebut tanpa lebih memahaminya, berikut ulasan tujuan, ciri-ciri, dan contoh norma norma hukum. Foto pixabayTujuan Norma HukumMembentuk masyarakat supaya memiliki jiwa nasionalis Menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan teraturMewujudkan tatanan masyarakat yang tertib guna mencegah terjadinya perilaku semena-mena antar sesama masyarakat yang paham akan hukum dan peraturanMencegah perbuatan masyarakat yang menyimpang dari tatanan sosial Menegakkan sistem keadilan dan keteraturan dalam kegiatan sosial dan bermasyarakatMenjatuhkan sanksi kepada pelanggar hukum agar terbentuk masyarakat yang taat hukumMencegah masyarakan bertindak kriminalCiri-ciri Norma HukumTerdapat aturan yang bisa mengatur tingkah laku masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-harinyaDibuat dan disahkan oleh lembaga resmi pemerintah sehingga memiliki kekuatan hukumBersifat mengikat kepada semua orang yang ada dalam negara tersebutDapat mengenakan sanksi yang nyata kepada pelanggar seperti sanksi penjara, denda, ataupun pengurangan hak lainnyaIlustrasi norma hukum. Foto pixabayContoh Norma HukumPasal 362 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa yang mengambil sesuatu barang, dimana seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain, dengan maksud agar akan dimiliki namun secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun ataupun denda paling banyak enam puluh 1234 BW yang menyatakan bahwa tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu ataupun untuk tidak berbuat sesuatu. Pasal ini membahas mengenai prestasi dan wanprestasi dalam perjanjian 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyatakan bahwa setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang, wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang akan membahayakan diri, jiwa, maupun juga hartanya, termasuk keluarganya.

Dalam kehidupan kita dikenal berbagai macam jenis norma. Norma-norma ini mengatur tingkah tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap norma memiliki sanksi yang menyertainya, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik secara psikologis maupun secara fisik, dan hanya berlaku untuk kelompok tertertu maupun berlaku secara universal. Salah satu norma yang kita kenal adalah norma Norma HukumNorma hukum merupakan suatu ketentuan atau aturan-aturan yang diciptakan oleh lembaga berwenang yang sifatnya memaksa dan mengikat. Aturan ini dibuat guna melindungi kepentingan masyarakat dan sebagai tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Baca juga Pengertian NormaCiri-ciri Norma HukumNorma-norma hukum memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan norma lainnya, adapun ciri-ciri norma hukum adalah sebagai berikut Dibuat oleh pejabat atau lembaga yang berwenang – Suatu negara tentunya memiliki aturan-aturan dalam bentuk norma hukum. Misalnya di Indonesia, DPR Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaaan dalam membentuk UU Undang-Undang. baca juga Bahaya Akibat Tidak Ada Keadilan dalam MasyarakatProses pembuatannya mengikuti tata cara tertentu – Pembuatan norma hukum harus mengikuti tata cara tertentu yang telah disepakati, tata cara pembuatan UU di Indonesia diatur dalam Pasal 20, 21, dan 22 UUD Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Tahun 2004. baca juga Dampak Akibat Konflik SosialMengikuti hierarki tertentu – Hierarki disini mengartikan bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis dimana norma hukum yang lebih rendah bersumber dari norma hukum yang lebih aturan yang mengatur pergaulan hidup manusia – Untuk mengatur warga negaranya, pemerintah membuat aturan tertulis berupa norma hukum. Aturan ini mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya maupun antar warga negara. Selain itu juga terdapat hukum tidak tertulis yang hanya berlaku di daerah tertentu saja. baca juga Hak dan Kewajiban Warga NegaraPeraturannya bersifat memaksa – Norma hukum bersifat memaksa artinya norma ini harus dipatuhi tanpa kecuali oleh seluruh masyarakat yang berada di wilayah hukum norma sanksi yang tegas dan memaksa – Agar norma hukum dipatuhi maka diberikan sanksi yang tegas dan memaksa bagi para pelanggarnya seperti denda, penjara, bahkan hukuman terkait Norma-norma dalam Kehidupan MasyarakatMacam-macam Norma dan PenjelasannyaCara Menanamkan Kesadaran HukumCiri-ciri Konstitusi NegaraLembaga Penegak Hukum dan FungsinyaContoh-contoh Norma HukumBerikut ini akan diulas beberapa contoh norma-norma hukum dilihat dari jenis atau pengelompokannya. Hubungan yang Diatur, ada 2 bentuk hukum yang diatur dan mempunyai keterangannya masing-masing sebagai berikut1. Hukum PublikHukum ini mengatur hubungan antara negara dengan warga negara seperti HTN, HTUN, hukum pidana. Contoh-contoh terkait hukum publik seperti diuraikan di bawah ini HTN Hukum Tata Negara mengatur mengenai norma terkait praktek ketatanegaraan misalnya bentuk negara-negara, dan tugas-tugas negara. Contoh pelanggarannya adalah kasus Hendraman Supandji terkait habisnya masa bakti jaksa agung seiring habisnya masa bakti presiden. Pada saat itu ia secara otomatis diangkat menjadi jaksa agung tanpa melalui pelantikan untuk presiden masa masa bakti berikutnya. Oleh karena itu, pada September 2009 mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra mengajukan gugatan kepada MK terkait kasus ini. Baca juga Fungsi Mahkamah KonstitusiSeperti namanya, HTUN Hukum Tata Usaha Negara berkaitan dengan keadministrasian suatu negara. Contoh pelanggarannya adalah sengketa tentang pengosongan rumah dinas oleh pensiunan dan didirikannya hunian ilegal di tanah milik pemerintah. Baca juga Upaya Pemberantasan KorupsiMelakukan penghinaan terhadap presiden melalui media sosial merupakan contoh pelanggaran hukum pidana. Perbuatan ini melanggar KUHP Pasal 310 ayat 1 yang berbunyi “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lambat sembilan bulan”.2. Hukum Privat Hukum privat mengatur hubungan antar warga negara seperti hukum perdata dan hukum dagang, adapun contohnya seperti dijabarkan berikut ini Kasus Prita Mulyasari yang dijerat Pasal 27 ayat 3 UU ITE terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik. Ia mengadukan keluhan terhadap pelayanan sebuah rumah sakit di blog, sehingga manajemen PT. Sarana Mediatama Internasional sebagai pengelola rumah sakit tersebut menggugatnya secara perdata maupun pidana. baca juga Jenis-jenis Pelanggaran HAMHukum dagang merupakan hukum yang mengatur dalam bidang perniagaan. Contoh pelanggaran dari hukum ini adalah adanya sebuah perusahaan yang menggunakan logo yang sama desainnya dengan logo perusaahan lain namun hanya berbeda namanya saja dimana perusahaan lain tersebut telah lebih dulu ada dan terdaftar. Perusahaan baru ini dapat dijerat dengan Pasal 6 UU Tahun 2001. baca juga Proses Peradilan PidanaRuang lingkup, ada 2 bentuk hukum yang diatur dan mempunyai keterangannya masing-masing sebagai berikut1. Hukum Nasional, salah satu hukum berdasarkan ruang lingkupnya adalah hukum nasional dimana hukum ini berlaku pada suatu negara saja. Contoh-contohnya seperti di bawah ini UUD 1945 hanya berlaku di Mesir hanya berlaku di Pidana Jepang hanya berlaku di Jepang. baca juga Pelanggaran Hak Warga Negara2. Hukum Internasional, hukum internasional merupakan suatu hukum yang mengatur hubungan antar negara, contoh dari hukum ini adalahHukum internasional yang berlaku secara universal seperti Declaration of Human Right Deklarasi Universal tentang Hal-hak Asasi Manusia pada tahun 1948. baca juga Landasan Hukum Persamaan Kedudukan Warga NegaraHukum internasional regional seperti European law Hukum Eropa yang hanya berlaku di Eropa Barat dimana hukum ini dikembangkan untuk organisasi internasional Uni internasional yang berlaku secara khusus seperti perjanjian antara Indonesia dan Malaysia terkait batas wilayah kedua negara. baca juga Macam-macam Lembaga PeradilanArtikel terkait Kewajiban Warga NegaraTujuan dan Asas Sistem Hukum InternasionalUpaya Penyelesaian Peanggaran HAM InternasionalPenyebab Sengketa InternasionalFungsi Lembaga PeradilanDalam bentuknya, ada 2 landasan hukum yang diatur dan mempunyai keterangannya masing-masing sebagai berikut1. TertulisHukum tertulis merupakan suatu hukum yang telah ditulis dan ditetapkan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang. Contoh dari hukum tertulis yang ada di Indonesia sebagai berikut UUD 1945, hukum ini merupakan hukum tertulis yang menjadi dasar hukum-hukum lainnya. UUD ditetapkan dan ditulis sejak negara Indonesia merdeka. baca juga Fungsi Mahkamah AgungUU, peraturan ini ditetapkan dan ditulis sebagai pelengkap atau penjabaran dari pelaksanaan UUD Keputusan Presiden, peraturan ini dibuat sebagai aturan tertulis yang ditetapkan dan dikeluarkan oleh Tidak TertulisSalah satu contoh hukum tidak tertulis adalah hukum adat dimana hukum ini harus dipatuhi oleh daerah tertentu pada masyarakat tertentu pula yang mengatur pelaksanaan kehidupan bermasyarakat. Karena tidak tertulis, peraturan dalam hukum ini dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Adapun contohnya sebagai berikutHukum adat Bali dimana dalam sistem warisan anak laki-laki merupakan ahli waris keluarga sedangkan anak perempuan hanya menikmati harta yang ditinggalkan baik oleh suami atau orangtuanya. baca juga Peranan Lembaga PeradilanContoh lain adalah berlakunya hukum adat di Papua. Jika seseorang telah menyebabkan meninggalnya orang lain dalam suatu kecelakaan maka orang tersebut harus mengganti rugi dengan uang dan ternak hukuman pada hukum adat Aceh dilakukan secara bertahap yaitu pertama menasehati, kemudian memberi teguran, permintaan maaf di depan umum, dan terakhir pemberian hukuman seperti ulasan tentang norma hukum berserta ciri-ciri dan contohnya telah dibahas diatas. Semoga dengan ini kita lebih memahami norma-norma hukum yang berlaku di negara kita dan menjadi insan yang tertib aturan hukum.

Tujuanhukum adalah keadilan. Mochtar Kusumaatmaja (2000: 52) menegaskan bahwa tujuan hukum tidak bisa dilepaskan dari tujuan akhir dari hidup bermasyarakat yang tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan falsafah hidup yang menjadi dasar hidup masyarakat itu, yang akhirnya bermuara pada keadilan.

Daftar isi1. Hasil Kesepakatan Bersama2. Memiliki Sanksi3. Berupa Norma Tertulis dan Tidak Tertulis4. Bersifat DinamisDalam keseharian individu sebagai anggota masyarakat, tidak terlepas dari berbagai aturan yang tidak boleh dilanggar. Segala aspek kehidupan mulai dari lingkungan rumah, sekolah, tempat kerja, dan bahkan media sosial terdapat sejumlah aturan dan kebijakan yang harus aturan yang berisi pedoman dan tuntunan berperilaku bagi anggota masyarakat dikenal dengan sebutan norma sosial. Norma yang ada di masyarakat merupakan bentuk penerapan dari nilai-nilai yang dinyakini oleh masyarakat. Norma sosial hadir di tengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mencegah konflik demi terwujudnya keteraturan dan keharmonisan sosial selalu berkaitan dengan nilai sosial sehingga tidak dapat dipisahkan. Norma sosial dapat diamati melalui berbagai karakteristik atau ciri-ciri Hasil Kesepakatan BersamaNorma sosial yang terdapat dalam masyarakat merupakan hasil kesepakatan bersama konsensus. Bentuk norma sosial yang telah disepakati dapat berupa norma tertulis dan tidak daerah atau wilayah memiliki norma sosialnya masing-masing, bergantung pada kondisi masyarakat dan adat istiadat setempat. Anggota masyarakat harus patuh dan taat terhadap norma yang Memiliki SanksiBerbeda dengan nilai sosial, norma sosial bersifat mengikat, nyata, tegas, dan jelas, artinya norma sosial memiliki sanksi atau ganjaran. Bagi individu atau kelompok yang tidak mematuhi norma sosial akan mendapat sanksi sesuai dengan tingkat atau jenis norma yang sanksi paling lemah terdapat pada jenis norma cara usage yakni berupa cemoohan dan ejekan. Sementara itu, sanksi yang paling kuat dan tegas terdapat pada norma hukum laws yakni berupa denda dan atau kurungan Berupa Norma Tertulis dan Tidak TertulisBentuk norma sosial yang terdapat dalam masyarakat berupa norma tertulis dan tidak tertulis. Norma hukum adalah bentuk norma tertulis yang bersifat formal atau resmi. Sementara itu, norma kebiasaan dan kesopanan merupakan bentuk norma tidak tertulis yang bersifat informal atau tidak Bersifat DinamisNorma sosial selalu bergerak mengikuti perkembangan dan pola pikir masyarakat. Adanya perubahan sosial dalam masyarakat baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan akan mendatangkan perubahan norma dalam masyarakat. Norma sosial yang dianggap tidak relevan lagi dengan situasi masyarakat akan memudar seiring dengan berjalannya waktu.

Relasidakwah Islam dan budaya lokal dalam ranah praksis maupun teoritisnya tidak selamanya harmonis, melainkan sering menunjukan wajah dikotomis bahkan konflik antara ketentuan syariat Islam dan norma budaya yang ada. Padahal jika disikapi secara bijak, memungkinkan terdapat titik temu dalam mengharmoniskan relasi keduanya.

Pengutipan = Idik Saeful Bahri, 2021, Konsep Dasar Ilmu Hukum dan Ketatanegaraan Indonesia, Kuningan Bundaran Hukum, hlm. 37-39 Karakteristik Norma Hukum Beberapa ahli hukum menganggap kata “norma” sinonim dengan kata “kaidah”, namun jika ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka kedua kata tersebut memiliki arti yang berlainan. Walau berlainan, kedua istilah tersebut tetap merujuk pada satu pokok bahasan yakni aturan. Kata “norma” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat semua atau sebagian warga masyarakat; aturan yang baku; ukuran untuk menentukan sesuatu.[1] Sedangkan kata “kaidah” dalam kamus berarti perumusan asas-asas yang menjadi hukum; aturan tertentu; patokan; dalil. Norma pada umumnya dibagi menjadi dua yaitu norma etika dan norma hukum. Norma etika meliputi norma kesusilaan, norma agama, dan norma kesopanan. Ketiga norma tersebut jika dibandingkan satu sama lain, dapat digambarkan bahwa norma agama dalam arti vertikal dan sempit bertujuan untuk kesucian hidup pribadi, norma kesusilaan bertujuan agar terbentuk kebaikan akhlak pribadi, sedangkan norma kesopanan bertujuan untuk mencapai kesedapan hidup bersama antar pribadi.[2] Dilihat dari segi tujuannya, norma hukum bertujuan membangun cita kedamaian hidup antar pribadi, keadaan damai terkait dimensi lahiriah dan batiniah yang menghasilkan keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman. Tujuan kedamaian hidup bersama dimaksud dikaitkan pula dalam perwujudan kepastian, keadilan dan kebergunaan/kemanfaatan.[3] Dari segi isi, norma hukum dapat dibagi menjadi tiga pertama, norma hukum yang berisi perintah yang mau tidak mau harus dijalankan atau ditaati. Kedua, norma hukum yang berisi larangan, dan ketiga, norma hukum berisi perkenaan yang hanya mengikat sepanjang para pihak yang bersangkutan tidak menentukan lain dalam perjanjian.[4] Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, norma hukum memiliki sifat antara lain[5] imperatif, yaitu perintah yang secara apriori harus ditaati baik berupa suruhan maupun larangan; fakultatif, yaitu tidak secara apriori mengikat atau wajib dipatuhi. Sifat imperatif dalam norma hukum biasa disebut dengan memaksa dwingenrecht, sedangkan yang bersifat fakultatif dibedakan antara norma hukum mengatur regelendrecht dan norma hukum yang menambah aanvullendrecht. Terkadang terdapat pula norma hukum yang bersifat campuran atau yang sekaligus memaksa dan mengatur.[6] Norma hukum dapat pula dibedakan antara yang bersifat umum dan abstrak, serta yang bersifat konkret dan individual. Norma hukum bersifat abstrak karena ditujukan kepada semua subjek yang terkait tanpa menunjuk atau mengaitkan dengan subjek konkret, pihak dan individu tertentu. Sedangkan norma hukum yang konkret dan individual ditujukan kepada orang tertenu, pihak atau subjek-subjek hukum tertentu atau peristiwa dan keadaan-keadaan tertentu.[7] Maria Farida mengemukakan ada beberapa kategori norma hukum dengan melihat bentuk dan sifatnya, yaitu[8] Norma hukum umum dan norma hukum individual. Norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak addressatnya umum dan tidak tertentu. Sedangkan norma hukum individual adalah norma hukum yang ditujukan pada seseorang, beberapa orang atau banyak orang yang telah tertentu. Norma hukum abstrak dan norma hukum konkret. Norma hukum abstrak adalah suatu norma hukum yang melihat pada perbuatan seseorang yang tidak ada batasnya dalam arti tidak konkret. Sedangkan norma hukum konkret adalah suatu norma hukum yang melihat perbuatan seseorang itu secara lebih nyata konkret. Norma hukum yang terus-menerus dan norma hukum yang sekali selesai. Norma hukum yang berlaku terus menerus dauerhaftig adalah norma hukum yang berlakunya tidak dibatasi oleh waktu, jadi dapat berlaku kapan saja secara terus menerus, sampai peraturan itu dicabut atau diganti dengan peraturan yang baru. Sedangkan norma hukum yang berlaku sekali selesai einmalig adalah norma hukum yang berlakunya hanya satu kali saja dan setelah itu selesai, jadi sifatnya hanya menetapkan saja sehingga dengan adanya penetapan itu norma hukum tersebut selesai. Norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan. Norma hukum tunggal adalah norma hukum yang berdiri sendiri dan tidak diikuti oleh suatu norma hukum lainnya, jadi isinya hanya merupakan suatu suruhan tentang bagaimana seseorang hendaknya bertindak atau bertingkah laku. Sedangkan norma hukum berpasangan terbagi menjadi dua, yaitu norma hukum primer yang berisi aturan/patokan bagaimana cara seseorang harus berperilaku di dalam masyarakat; dan norma hukum sekunder yang berisi tata cara penanggulangannya apabila norma hukum primer tidak dipenuhi atau tidak dipatuhi. ~~~~~~~~~~~~~~~ Ditulis oleh Idik Saeful Bahri idikms ~~~~~~~~~~~~~~~ __________ [1] Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, Jakarta Kamus Bahasa Indonesia, hlm 1007. [2] Jimmly Asshiddiqie, 2011, Perihal Undang-Undang, Jakarta Rajawali Pers, hlm3. [3] Ibid. [4] Ni’matul Huda dan Riri Nazriyah, 2015, Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-undangan, Bandung Nusa Media, hlm. 16. [5] Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, 1982, Perihal Kaidah Hukum, Bandung Alumni, hlm. 49. [6] Jimmly Asshiddiqie, hlm. 4. [7] Ibid. [8] Maria Farida Indrati S., 2012, Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Cet. 13, Yogyakarta Kanisius, hlm. 26-31. Navigasi pos PengertianHukum Perikatan. Baca Cepat tampilkan. Perikatan adalah hubungan - hubungan hukum atau kaidah hukum antara 2 orang yang terletak di lapangan vermogen recht ( hukum harta kekayaan ) dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi sedangkan yang lainnya berkewajiban membayar prestasi. Unsur perikatan sebagaimana definisi tersebut : Materi Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi Hukum Mapel PKn kelas 11 SMA/MA - Hai adik adik yang baik apa kabar? semoga dalam keadaan baik baik saja, kebetulan kali ini kakak ingin membagikan kepada adik adik mengenai materi yang sudah dipersiapkan materi ini yaitu Materi tentang Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi Hukum yang di susun dari mata pelajaran Pendidikan Kwarganegaraan untuk adik adik kelas XI SMA/MA. Semoga bermanfaat Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi Hukum Mapel PKn kelas 11 SMA/MAA. Tujuan Pembelajaran Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian akan mampu menjelaskan pengertian hukum menurut pendapat para ahli hukum,mengenal unsur, sifat, dan karakteristik hukum, serta dapat menguraikan klasifikasi hukum. Selain itu, kalian diharapkan mampu melakukan penalaran dengan baik terkait masalah-masalah hukum yang akan dan selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Uraian Materi Baiklah anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Mengapa kita harus memahami persoalan hukum ? ya, karena setiap perbuatan yang kita lakukan, sudah pasti akan bersinggungan dengan hal yang berbau hukum. Sementara, setiap unit sosial, dimulai dari yang terkecil, seperti keluarga, sekolah, koperasi, klub sepak bola, sampai yang terbesar seperti negara dibangun dengan pondasi hukum. Dengan demikian, dari mulai kita bangun tidur, sampai kita harus memejamkan mata kembali, pasti selama rentang waktu tersebut kita sudah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan baik jika sesuai hukum yang berlaku maupun perbuatan-perbuatan yang kurang baik seperti pelanggaran hukum. Fakta yang kita terima berdasarkan informasi yang kita dapat melalui buku bacaaan maupun media sosial, ternyatapelaksanaan hukum di negara Indonesia tercinta ini belum berjalan sebagaimana mestinya? Mengapa hal ini bisa terjadi ? apakah kita kekurangan atau mengalami kekosongan hukum sehingga tak ada aturan yang benar-benar ditaati oleh segenap anggota masyarakat. Atau memang masyarakatnya saja yang tidak disiplin, tidak memiliki sikap dan kemauan untuk mematuhi aturan yang berlaku. Untuk bisa memahami lebih mendalam tentangmasalah hukum ini, ada baiknya kita mulai dengan mengetahui definisi hukum itu sendiri, agar pemahaman kita menjadi lebih utuh dan menyeluruh. Baca juga - Soal Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila1. Pengertian hukum Hukum adalah sebuah peraturan yang berisi norma maupun sanksi yang dibuat oleh manusia yang bertujuan mengatur kehidupan manusia, tingkah laku manusia demi menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat dan mencegah terhadinya kekacauan, keributan dan bertugas menjamin sebuah kepastian hukum bagi seluruh lapisan warga masyarakat dan setiap masyarakat berhak mendapatkan pembelaan di hadapan hukum yang lain adalah sebuah peraturan/ ketetapan/ ketentuan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berfungsi mengatur kehidupan masyarakat serta memberikan sanksi bagi pelanggarnya. Materi Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi HukumMateri Tata Hukum Republik IndonesiaMateri Makna dan Fungsi, Landasan Hukum, serta Klasifikasi Lembaga PeradilanMateri Perangkat, Tingkatan, dan Peran Lembaga PeradilanMateri Sikap dan Perilaku Sesuai HukumSoal Sistem Hukum dan Peradilan di IndonesiaPengertian Hukum menurut para Ahli Adapun pengertian hukum menurut para ahli yang diantaranya yaitu 1 Prof. Dr. Van Kan Hukum merupakan segala peraturan yang mempunyai sifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang di dalam masyarakat. 2 Amir, Hukum merupakan peraturan yang tersusun dari norma-norma dan sanksi-sanksi. 3 Van Apeldoorn Hukum merupakan peraturan penghubung antar hidup manusia, gejala sosial tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, sehingga hukum menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, adat, kesusilaan dan kebiasaan. 4 Immanuel Kant Hukum merupakan semua syarat dimana seseorang mempunyai kehendak bebas, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan menaati peraturan hukum mengenai kemerdekaan. 5 Mr. Meyers Hukum merupakan aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, hukum ditujukan kepada perilaku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi para penguasa nagara dalam menjalankan tugas. 6 Drs. E. Utrecht, Hukum merupakan suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran akan pedoman hidup dapat mendatangkan tindakan dari lembaga pemerintah. 7 Leon Duguit Hukum merupakan sepran gkat aturan tingkah laku anggota masyarakat dimana aturan tersebut harus ditaati oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama. Apabila dilanggar maka akan mendatangkan reaksi bersama terhadap pelanggar hukum. 8 Tirtaatmidja Hukum merupakan norma yang harus ditaati dalam tingkah laku dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan tersebut karena membahayakan diri sendiri atau harta. Baca juga - Soal Sistem Demokrasi dan Dinamika Demokrasi di Indonesia2. Unsur Unsur Hukum Apabila kita lihat dari beberapa perumusan tentang berbagai pengertian hukum, dapatlah diambil kesimpulan bahwa hukum itu meliputi unsur-unsur peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat; peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib; peraturan itu bersifat memaksa; dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Agar tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah kaidah-kaidah hukum itu ditaati. Akan tetapi, tidaklah semua orang mau menaati kaidah-kaidah hukum itu. Agar supaya sesuatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan hidup kemasyarakatan itu harus diperlengkapi dengan unsur memaksa. Baca juga - Soal Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia3. Karakteristik Hukum Hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat di selesaikan melaui proses pengadilan dengan prantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,selain itu Hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri. Berikut adalah karakteristik atau ciri-ciri hukum Berisi perintah dan atau larangan Berisi aturan larangan dan/atau perintah merupakan salah satu ciri-ciri hukum. Di dalam hukum berisi beberapa hal perintah dan larangan yang harus dipatuhi serta dilaksanakan bagi seluruh manusia. Perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. adanya sanksi atau hukuman Hukum juga meliputi sanksi dan hukuman bagi para pelanggarnya. Ciri-ciri hukum satu ini memberikan ketegasan bagi masyarakat agar tidak melanggar hukum karena dapat diberi sanksi serta dijatuhi hukuman. Sanksi yang diberikan pun juga diatur oleh hukum yang berlaku. Baca juga - Soal Mewaspadai Ancaman Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia4. Sifat Hukum Adapun sifat dari hukum, adalah sebagai berikut 1 Bersifat Mengatur Hukum dikatakan memiliki sifat mengatur karena hukum memuat berbagai peraturan baik dalam bentuk perintah maupun larangan yg mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban di masyarakat 2 Bersifat Memaksa Hukum dikatakan memiliki sifat memaksa karena hukum memiliki kemampuan dan kewenangan memaksa anggota masyarakat untuk mematuhinya. hal ini dibuktikan dengan adanya sanksi yg tegas terhadap orang-orang yg melakukan pelanggaran terhadap hukum. 5. Klasifikasi Hukum Dalam hukum kita mengenal pengkasifikasian hukum. Adapun pengklasifikasian yang dimaksud adalah sebagai berikut 1 Berdasarkan bentuknya. Terbagi menjadi dua yakni hukum tertulis dan tidak tertulis. a. Hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundangundangan seperti contoh hukum pidana yang dituliskan dalam KUHP pidana dan hukum perdata yang dituliskan dalam KUHP perdata. b. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang tidak tercantum dalam perundangundangan atau hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi dalam keyakinan masyarakat, namun tidak tercantumkan, akan tetapi masih berlaku serta masih ditaati seperti halnya peraturan perundangan. Seperti contoh hukum kebiasaan atau adat suatu daerah atau masyarakat tidak dicantumkan dalam perundangundangan namun tetap dipatuhi oleh daerahnya. 2 Berdasarkan sumbernya. Hukum terbagi menjadi lima macam yaitu hukum UndangUndang, kebiasaan atau adat, traktat, jurisprudensi, doktrin. Hukum undang-undang, ialah hukum yang tercantum didalam peraturan perundang-undangan. Undang-undang merupakan salah satu contoh dari hukum tertulis. Jadi, Undang-undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang untuk itu dan mengikat masyarakat umum. Dari definisi undang-undang tersebut, terdapat 2 dua macam pengertian Undang-undang dalam arti materiil, yaitu setiap peraturan yang dikeluarkan oleh negara yang isinya langsung mengikat masyarakat umum. MisalnyaKetetapan MPR, Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang PERPU, Keputusan Presiden KEPRES, Peraturan Daerah PERDA, dll Undang-undang dalam arti formal, yaitu setiap peraturan negara yang karena bentuknya disebut Undang-undang atau dengan kata lain setiap keputusan/peraturan yang dilihat dari cara pembentukannya. Di Indonesia, Undang-undang dalam arti formal dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR lihat pasal 5 ayat 1 UUD 45. Perbedaan dari kedua macam Undang-undang tersebut terletak pada sudut peninjauannya. Undang-undang dalam arti materiil ditinjau dari sudut isinya yang mengikat umum, sedangkan undang-undang dalam arti formal ditinjau segi pembuatan dan bentuknya. Oleh karena itu untuk memudahkan dalam membedakan kedua macam pengertian undang-undang tersebut, maka undangundang dalam arti materiil biasanya digunakan istilah peraturan, sedangkan undang-undang dalam arti formal disebut dengan undang-undang. 3 Hukum kebiasaan, ialah hukum yang berada dalam peraturan-peraturan kebiasaan/adat masyarakat. Kebiasaan custom adalah semua aturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh rakyat, karena mereka yakin bahwa aturan itu berlaku sebagai hukum. Agar kebiasaan memiliki kekuatan yangberlaku dan sekaligus menjadi sumber hukum, maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut Harus ada perbuatan atau tindakan tertentu yang dilakukan berulangkali dalam hal yang sama dan diikuti oleh orang banyak atau umum. Harus ada keyakinan hukum dari orang-orang atau golongan-golongan yang berkepentingan. dalam arti harus terdapat keyakinan bahwa aturan-aturan yang ditimbulkan oleh kebiasaan itu mengandung atau memuat hal-hal yang baik dan layak untuk diikuti atau ditaati serta mempunyai kekuatan mengikat. 4 Hukum traktat, ialah hukum yang dibentuk karena adanya suatu perjanjian negaranegara yang terlibat didalamnya. Perjanjian yang dilakukan oleh 2 dua negara disebut Traktat Bilateral, sedangkan Perjanjian yang dilakukan oleh lebih dari 2 dua negara disebut Traktat Multilateral. Materi Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi HukumMateri Tata Hukum Republik IndonesiaMateri Makna dan Fungsi, Landasan Hukum, serta Klasifikasi Lembaga PeradilanMateri Perangkat, Tingkatan, dan Peran Lembaga PeradilanMateri Sikap dan Perilaku Sesuai HukumSoal Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia5 Hukum jurisprudensi, ialah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim atau keputusan hakim terdahulu yang kemudian diikuti dan dijadikan pedoman oleh hakimhakim lain dalam memutuskan suatu perkara yang sama. 6 Hukum doktrin, yakni hukum yang terbentuk dari pendapat beberapa para ahli hukum yang termasyhur karena pengetahuannya atau pendapat para ahli atau sarjana hukum ternama atau terkemuka. Dalam Yurispudensi dapat dilihat bahwa hakim sering berpegangan pada pendapat seorang atau beberapa sarjana hukum yang terkenal namanya. Pendapat para sarjana hukum itu menjadi dasar keputusan-keputusan yang akan diambil oleh seorang hakim dalam menyelesaikan suatu perkara. 7 Berdasarkan waktu berlakunya. Hukum terbagi menjadi tiga yaitu Ius constitutum, Ius constituendum dan Hukum asasi. Ius constitutum merupakan hukum positif yang berlaku saat ini bagi suatu masyarakat dalam suatu daerah tertentu. Ius constituendum merupakan hukum yang berlaku untuk masa yang akan datang. Hukum asasi merupakan hukum alam yang berlaku dimanapun. 8 Berdasarkan tempat berlakunya, hukum terbagi menjadi empat yaitu hukum nasional, hukum internasional dan hukum asing, dan hukum gereja. Hukum nasional ialah hukum yang berlaku di dalam suatu negara. Hukum internasional ialah hukum yang mengatur hubungan dalam negara-negara di dunia atau hubungan antar negara di dunia. Hukum asing ialah hukum yang berlaku di negara asing. Hukum gereja ialah hukum yang berlaku di lingkungan gereja 9 Berdasarkan sifatnya, hukum terbagi menjadi dua, yakni Hukum yang memaksa, merupakan hukum yang memiliki paksaan secara mutlak dalam keadaan apapun. Hukum yang mengatur, merupakan hukum yang dapat disampingkan atau diabaikan jika pihak-pihak yang bersangkutan sudah membuat atau memiliki peraturan sendiri10 Berdasarkan cara mempertahankannya Hukum material, merupakan hukum yang memuat seluruh peraturan yang mengatur tentang kepentingan & hubungan yang bersifat perintah & larangan. Hukum formal, merupakan hukum yang berisi peraturan tentang bagaimana cara melaksanakan hukum material tersebut. 11 Berdasarkan wujudnya, hukum terbagi menjadi dua, yakni Hukum obyektif, merupakan hukum dalam suatu negara yang berlaku umum. Hukum subyektif, merupakan hukum yang muncul dari hukum obyektif & berlaku pada individu tertentu atau lebih. Hukum ini disebut juga dengan hak. 12 Berdasarkan isinya, hukum terbagi dua yakni Hukum privat, ialah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan. Hukum ini disebut juga hukum sipil. Contohnya adalah hukum dagang dan perdata. Hukum publik, ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat kelengkapan negara atau mengatur hubungan antara negara dengan warganegaranya. Disebut juga dengan hukum negara, dimana hukum ini dibedakan menjadi tiga yakni hukum pidana, tata negara, dan administrasi negara, 13 Berdasarkan pribadi yang di aturnya, hukum terbagi tiga yakni Hukum satu golongan adalah hukum yang berlaku dan mengatur bagi satu golongan saja. Misal UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 40 tahun 1999 tentang pers. Hukum semua golongan adalah hukum yang berlaku dan mengatur bagi seluruh golongan warga negara, misal UU No. 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Hukum antargolongan adalah hukum yang mengatur dan berlaku bagi dua atau lebih golongan yang masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda, misal UU No. 2 tahun 1958 tentang Dwi Kewarganegaraan RI-RRC. C. Rangkuman 1. Hukum adalah sebuah peraturan yang berisi norma maupun sanksi yang dibuat oleh manusia yang bertujuan mengatur kehidupan manusia, tingkah laku manusia demi menjaga ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat dan mencegah terhadinya kekacauan, keributan dan perpecahan. 2. hukum itu meliputi unsur-unsur peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat; peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib; peraturan itu bersifat memaksa; dan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. 3. Karakteristik hukum terdiri atas berisi perintah dan atau larangan, perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang, adanya sanksi atau hukuman. 4. Klasifikasi hukum didasarkan pada bentuknya tertulis dan tidak tertulis, sumbernya undang-undang, kebiasaan, traktat, yurisprudensi, doktrin, tempat berlakunya hukum lokal, hukum nasional, hukum internasional, cara mempertahankannya hukum formal dan materiil, waktu berlakunya hukum Ius Constituendum, Ius Constitutum, Lex naturalis/ Hukum Alam, isinya hukum publik dan hukum privat, wujudnya hukum subyektif dan hukum obyektif, sifatnya hukum yang memaksa dan hukum yang mengatur Materi Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi HukumMateri Tata Hukum Republik IndonesiaMateri Makna dan Fungsi, Landasan Hukum, serta Klasifikasi Lembaga PeradilanMateri Perangkat, Tingkatan, dan Peran Lembaga PeradilanMateri Sikap dan Perilaku Sesuai HukumSoal Sistem Hukum dan Peradilan di IndonesiaD. Penugasan Mandiri Untuk mengukur sikap dan keterampilan berpikir ananda, penugasan mandiri pada kegiatan belajar kali ini adalah mempelajari konsep sistem hukum dalam bentuk tabel. Mohon kalian menchecklist pilihan jawaban sesuai pertanyaan yang ada di tabel berikut E. Latihan Soal 1. Hukum adalah himpunan peraturan perintah dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditatati oleh masyarakat itu, pendapat tersebut merupakan pendapat dari..... A. Miriam Budiardjo B. Abraham Lincoln C. Uthrect D. E. Poerwadarminta 2. Sistem hukum adalah...... A. satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya B. hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya C. sekumpulan peraturan yang di buat oleh pihak yang berwenang dan apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas D. kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang saling berkaitan satu sama lain. E. gabungan berbagai unsur menjadi satu kesatuan yang utuh Baca juga - Soal Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila3. Yang tidak termasuk unsur-unsur hukum adalah.... A. sekumpulan peraturan yang bersifat sementara B. peraturan yang dibuat oleh badan yang resmi C. bersifat memaksa D. mengatur perilaku warga masyarakat E. adanya sanksi tegas atas pelanggaran peraturan tersebut 4. Menurut bentuknya hukum dibedakan menjadi.... A. hukum formil dan hukum materil B. hukum tertulis dan tidak terulis C. hukum publik dan privat D. hukum nasional dan internasional E. hukum traktat dan hukum yurisprudensi 5. Pidato presiden pada tanggal 16 agustus merupakan bentuk hukum.... A. tertulis B. tidak tertulis C. nasional D. publik E. internasional Kunci Jawaban 1. C 2. A 3. A 4. B 5. B Pembahasan 1. pengertian Hukum menurut para ahli; 1 Immanuel Kant Hukum merupakan semua syarat dimana seseorang mempunyai kehendak bebas, sehingga bisa menyesuaikan diri dengan kehendak bebas orang lain dan menaati peraturan hukum mengenai kemerdekaan. 2.Mr. Meyers Hukum merupakan aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, hukum ditujukan kepada perilaku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi para penguasa nagara dalam menjalankan tugas. 3.Drs. E. Utrecht, Hukum merupakan suatu himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang mengatur tata tertib kehidupan di masyarakat dan harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat karena pelanggaran akan pedoman hidup dapat mendatangkan tindakan dari lembaga pemerintah. 4.Leon Duguit Hukum merupakan sepran gkat aturan tingkah laku anggota masyarakat dimana aturan tersebut harus ditaati oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama. Apabila dilanggar maka akan mendatangkan reaksi bersama terhadap pelanggar hukum. 5. Tirtaatmidja Hukum merupakan norma yang harus ditaati dalam tingkah laku dalam pergaulan hidup dengan ancaman harus mengganti kerugian jika melanggar aturan tersebut karena membahayakan diri sendiri atau harta. 2. Sistem hukum adalah, satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya 3. hukum itu meliputi unsur-unsur Berisi perintah dan atau larangan Berisi aturan larangan dan/atau perintah merupakan salah satu ciri-ciri hukum. Di dalam hukum berisi beberapa hal perintah dan larangan yang harus dipatuhi serta dilaksanakan bagi seluruh manusia. Perintah dan atau larangan itu harus dipatuhi oleh setiap orang. adanya sanksi atau hukuman 4. Dalam hukum kita mengenal pengkasifikasian hukum. Adapun pengklasifikasian menurut bentuknya yaitu; Hukum tertulis ialah hukum yang dicantumkan atau ditulis dalam perundangundangan seperti contoh hukum pidana yang dituliskan dalam KUHP pidana dan hukum perdata yang dituliskan dalam KUHP perdata. Hukum tidak tertulis ialah hukum yang tidak tercantum dalam perundangundangan atau hukum kebiasaan yang masih dijunjung tinggi dalam keyakinan masyarakat, namun tidak tercantumkan, akan tetapi masih berlaku serta masih ditaati seperti halnya peraturan perundangan. Seperti contoh hukum kebiasaan atau adat suatu daerah atau masyarakat tidak dicantumkan dalam perundangundangan namun tetap dipatuhi oleh daerahnya. 5. Makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, sebagai sumber hukum tertulis karena, merupakan akhir penjajahan kaum kolonialis bagi bangsa Indonesia. merupakan pernyataan kemerdekaan dan bebas dari belenggu penjajahan serta sekaligus membangun kehidupan baru menuju masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. merupakan sumber tertib hukum nasional yang mengandung makna berakhirnya hukum kolonial dan digantikannya dengan tata hukum nasional. memberikan arah dan kewenangan bagi bangsa Indonesia untuk menuju masyarakat yang sejahtera dengan kekuasaan serta menguasai dan mengelola sumber-sumber daya ekonomi secara mandiri. memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat untuk menjadi masyarakat mandiri dan cerdas yang memiliki nilai-nilai budaya yang tinggi. memberikan kewenangan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dari segala macam rongrongan, merupakan alat hukum internasional untuk bangsa Indonesia dalam melakukan hubungan dan kerja sama internasional F. Penilaian Diri Setelah kamu mempelajari materi pada bab ini, isilah penilaian diri ini dengan jujur dan bertanggung jawab yang berisi tentang pemahaman materi dengan memberikan tanda centang √pada tabel berikut Jika kamu menjawab “Ya”, maka kamu dapat belajar lebih dengan mempertahankannya dan dapat melanjutkan pembelajaran berikutnya dan sebaliknya bila kamu menjawab"Tidak", maka segera lakukan pembelajaran ulang review. Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya Materi Pengertian, Unsur, Sifat, Karakteristik, dan Klasifikasi Hukum Mapel PKn kelas 11 SMA/MA ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!! Pencarian yang paling banyak dicarikarakteristik hukumtugas hukumpengertian hukum pidanatujuan hukumsifat sifat hukumciri-ciri hukumjenis-jenis hukumpengertian hukum secara umumpdf, 2018,2019,2020,2021,2022 . 77 251 129 389 222 239 74 454

hal yang tidak termasuk karakteristik norma hukum adalah